Pengurus ABPEDNAS Jawa Tengah Dikukuhkan, BPD Wonosobo Perkuat Sinergi Pengawasan dan Tata Kelola Desa

Previous Next

Karanganyar — Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Jawa Tengah resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Wanita Karanganyar, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Bupati Afif Nurhidayat serta Kajari Agung Irawan. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Momentum pengukuhan ini sekaligus mempertegas posisi BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan serta pengawalan program-program prioritas pemerintah pusat maupun daerah.

BPD Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu elemen yang mendapat perhatian dalam penguatan kelembagaan tersebut. Melalui ABPEDNAS, BPD diharapkan semakin aktif membangun sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna mencegah potensi penyimpangan penggunaan anggaran desa.

Dalam kegiatan tersebut juga ditegaskan pentingnya kolaborasi antara BPD dan kejaksaan melalui program pendampingan dan pengawasan desa. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah hingga tingkat desa.

Bupati Afif Nurhidayat menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kapasitas BPD sebagai garda pengawasan di desa. Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta prinsip tata kelola yang baik.

Sementara itu, Kajari Agung Irawan menegaskan komitmen kejaksaan untuk terus mendukung upaya pencegahan penyimpangan melalui pendekatan pendampingan, edukasi hukum, dan pengawasan bersama di tingkat desa.

Dengan pengukuhan pengurus ABPEDNAS Jawa Tengah ini, BPD Kabupaten Wonosobo diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan desa yang maju, transparan, dan berkelanjutan.