Pembukaan Pertemuan Akhir Program Pengembangan Kapasitas Advokasi kelompok Keluarga Penyandang Disabilitas

Previous Next

Warta Daerah,
Peran Family Support Group (FSG) Bagi Disabilitas 

WONOSOBO_Keluarga dengan Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan di Indonesia. 

Peran keluarga dalam memahami dan mengadvokasi hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK) Indonesia dan Australian Volunteers International (AVI)/ AUSAID, atas dukungan dan pendampingannya terhadap keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, sehingga Kelompok Pendukung Keluarga atau Family Support Group (FSG) bagi keluarga penyandang disabilitas mampu mengembangkan diri secara mandiri. 

“Hasil pembangunan yang inklusif betul-betul dapat kita wujudkan, melalui langkah advokasi FSG dalam menyampaikan aspirasinya pada setiap perencanaan pembangunan. Pemerintah selalu terbuka atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, sehingga kita minta untuk tidak ragu menyampaikannya pada momentum-momentum yang ditentukan”. Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonosobo, Albertus Didiek Wibawanto S.Sos, M.M, pada acara Pertemuan Akhir “Program Pengembangan Kapasitas Advokasi Kelompok Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” di Kabupaten Wonosobo, di Ruang Rapat Mangunkusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo,  Kamis (8/6). 

Penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai lebih dari tiga ribu jiwa di Wonosobo, tentu saja berhak mendapatkan hak-hak dan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhannya. “Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan inklusifitas pada berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pendidikan, administrasi kependudukan, dan sebagainya. Hal ini tercermin dalam RPJMD 2021-2026, khususnya pada Program Unggulan Wonosobo Maer melalui pengembangan layanan publik modern yang ramah disabilitas dan kelompok rentan, dan Wonosobo Pinter melalui pengembangan sekolah inklusi”, ungkap Didiek. 

“Agar produk inklusifitas ini efektif dan tepat guna, diperlukan perspektif langsung dari masyarakat penyandang disabilitas dan keluarganya, sebagai input yang sangat berharga untuk mewujudkan pembangunan inklusif. FSG yang telah mampu mengidentifikasi kebutuhan para penyandang disabilitas, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi, tentunya menjadi modal utama atas tersampaikannya masukan untuk mewujudkan pembangunan inklusif.  Dengan demikian, besar harapan saya kepada segenap FSG yang telah mengikuti program ini, untuk mampu berkontribusi dalam pembangunan Daerah, baik dalam menyampaikan aspirasi maupun melalui karya-karya yang dihasilkan”. Harapnya. 

Sementara itu Sekeretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Asmoro, SE. mengungkapkan bahwa antara tahun 2013 - 2016, UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK) telah mendukung pembentukan 6 Kelompok Pendukung Keluarga (Family Support Groups / FSG) dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, kelompok-kelompok ini telah berkembang secara mandiri menjadi 9 Kelompok, dimana pendukung keluarga yang ada di 9 Kecamatan. Yaitu Kecamatan Wonosobo, Wadaslintang, Watumalang, Mojotengah, Leksono, Garung, Kejajar, Kalikajar dan  Sukoharjo serta berkelanjutan dengan beranggotakan sekitar 270 keluarga. “ Pembentukan Kelompok Pendukung Keluarga (Family Support Groups / FSG) dalam waktu dekat ini akan kita bentuk lagi di Kecamatan Selomerto, Sapuran dan Kepil”. Ungkapnya”. 

Direktur UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCPRUK) Indonesia, Damaijanti Teguh mengungkapkan rasa senang terhadap antusiasme Pemerintah Wonosobo dalam membentuk Kelompok Pendukung Keluarga (Family Support Groups / FSG), “Terbukti hampir rata-rata perkecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo sudah ada Kelompok Pendukung Keluarga (Family Support Groups / FSG) dan saya sangat senang sekali atas tanggapannya program dari kami”, terangnya. 

“Saya berharap program ini terus berkelanjutan dan bisa bermanfaat untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program intervensi untuk melindungi dan mendukung anak-anak penyandang disabilitas untuk berkembang secara setara dengan teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas”. Harapnya.