Untuk Mendukung Proses PTSL, Pemkab Wonosobo Serahkan Sepuluh Orang Tenaga Bantu
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 di Kabupaten Wonosobo akan segera digulirkan. Badan Petanahan Nasional (BPN) mematok target 63 ribu lembar sertifikat tanah, yang harus diselesaikan tahun ini. Dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut tentu diperlukan tenaga tambahan. Oleh karena itu, atas permintaan dari pihak BPN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyerahkan sepuluh orang Tenaga Pendukung untuk membantu penyelesaian program sertifikasi tanah bagi warga masyarakat Wonosobo.
Penyerahan tenaga bantu tersebut dilakukan di Aula kantor BPN secara simbolis oleh Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag., didampingi Kepala BPN Siyamto A.Ptnh., M.Si. Acara tersebut juga dihadiri Kapolres Wonosobo AKBP. Ganang Nugroho Widhi,S.Ik.,M.T , Danramil 01 Kapten Inf. Sugeng Haryanto, Kepala Disperkimhub Agus Susanto, S.H., M.M., Kabag Pemerintahan Drs Agus Kristiono M.Si, perwakilan forkopimda yang lain, jajaran BPN serta Instansi terkait.
Bupati Wonosobo mengungkapkan, hal ini sebagai wujud andil Pemkab, untuk ikut ambil peran dalam rangka mensukseskan PTSL di Kabupaten Wonosobo. Dimana prosesi tahun 2021 lalu, berkat sinergitas dan kolaborasi yang baik dari semua stake holder, sehingga endingnya bisa terselesaikan semuanya. Suksesi ini menurutnya menjadi catatan dan pembelajaran kedepan yang akan lebih maksimal. Karena hal ini merupakan progam langsung dari Presiden maka harus didukung secara maksimal pula.
"Hal ini sebagai sebuah sistem kami Pemkab Wonosobo dalam rangka ikut ambil peran mensukseskan program PTSL di Kabupaten Wonosobo. Kita melihat prosesi di tahun 2021 atas sinergitas dan kolaborasi yang baik dari semua stake holder, sehingga endingnya semua bisa terselesaikan. Ini menjadi catatan dan pembelajaran bagi kami agar kedepan akan lebih maksimal lagi, karena hal ini merupakan progam mandatory dari Presiden yang harus kita sukseskan," tegasnya.
Diakui Afif, hal mendasar adalah keterbatasan SDM atau personil, sehingga perlu dilakukan koordinasi antar instansi, terkait penambahan tenaga bantu yang ditugaskan bersama BPN untuk menyelesaikan program PTSL tahun ini.
"Salah satu hal yang mendasar adalah karena kerterbatasan SDM, kami mencoba koordinasi dengan instansi yang memungkinkan tenaga kami yang bisa kita tugaskan bersama BPN, untuk membantu proses PTSL," ungkap Afif.
Kepala BPN mengungkapkan pemberian tenaga bantu ini memang sudah dinantikan. Pihaknya mengakui bahwa dukungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap program PTSL dari tahun ke tahun semakin besar. Siyamto menuturkan selain pemberian bantuan personil tahun ini Pemkab telah merancang untuk mengeluarkan peraturan Bupati tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Hari ini kami memperoleh momentum yang memang sudah kami nantikan sejak lama. Kami sampaikan banyak terimakasih kepada Pak Bupati beserta jajaranya, saya merasakan dukungan Pemkab Wonosobo terhadap PTSL dari tahun ke tahun semakin besar. Bahkan insyaalloh tahun ini bukan hanya dukungan penambahan personil saja namun sudah dirancang rencana untuk mengeluarkan peraturan Bupati tentang pembebasan BPHTB, hal ini sangat luar biasa," ungkap Siyamto.
Menurut Siyamto, kesepuluh personil bantu tersebut nantinya akan segera diterjunkan ke lapangan, namun karena mayoritas kualifikasi pendidikannya adalah SMK/ SMA maka sebelum dilepas akan dilakukan pembekalan teknis dalam pelatihan selama dua hari, 9-10 Februari. "Kami melihat kesepuluhnya ini mayoritas kualifikasi pendidikanya adalah SMK/ SMA dan sederajat, maka kami merasa perlu untuk memberikan pembekalan teknis selama dua hari tentang ke-PTSL-an, lalu hari ketiganya akan langsung terjun kelapangan," tuturnya.
Ia berharap dengan adanya dukungan personil dari Pemerintah ini mampu membantu dan memperlancar penyelesaian target PTSL tahun ini. "Dengan tambahan personil dan memaksimalkan anggota, kami berharap akan membantu target kami yang 63 ribu untuk tahun ini," pungkasnya.
© Copyright 2022. Diskominfo Kab. Wonosobo by Isa Maulana Tantra