Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Optimis Tercapai

Demi mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2023, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat menyampaikan, terdapat 5 arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo Rabu, (09/02) pada Pembukaan Masa Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonosobo 2023, di Ruang Rapat Mangoenkoesoemo Sekretariat Daerah Wonosobo.
Kelima kebijakan prioritas pembangunan tersebut dijelaskan Afif meliputi Wonosobo Maer, Wonosobo Sehat, Wonosobo Pinter, Wonosobo Aman, serta Wonosobo Makmur. Bupati menekankan prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terpenting yang sedang digenjot yaitu bidang infrastruktur. Aspek penting lain yang disorot Bupati yakni kasus omicron yang masuk ke Wonosobo, kerjasama intensif menggangdeng perguruan tinggi.
“Upaya pembangunan merupakan kewajiban dan tanggungjawab semua pihak secara terintegrasi dan kolaboratif, saya meminta di 2022 ini semua kebijakan harus berbasis data yang valid dan benar,” tuturnya saat memberikan sambutan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 itu yang diselenggarakan oleh Bappeda Wonosobo.
Dengan demikian, menurut Bupati, mengingat pentingnya kegiatan ini sebagai forum musyawarah antara para pemangku kepentingan, guna membahas dan menyepakati rancangan RKPD sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dari arah pembangunan Wonosobo untuk kedepan yang lebih baik. Maka pada kesempatan ini dirinya mengharapkan segala masukan positif dan konstruktif, sekaligus komitmen dari segenap hadirin pemangku kepentingan, sebagai bahan dari penyempurnaan rancangan RKPD, menjadi rancangan akhir RKPD.
Sekretariat Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo mengungkapkan, capaian indikator makro pada tahun 2021 lalu tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,43%, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.20, angka kemiskinan sebesar 17.67, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5.26. One Andang menyebut Wonosobo sampai saat ini masih dibayangi oleh kemiskinan ekstrim dimana income masyarakat kurang dari 1,91 dolar atau Rp 11.941,00 per hari. “ Tahun 2021, jumlah penduduk ekstrim sejumlah 50.250 jiwa atau 6.34% dan penduduk miskin masih berjumlah 137.640 yang tersebar di Kecamatan Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Sapuran, dan Kepil, maka dari hal tersebut terdapat kendala anggaran,” katanya.
Lanjutnya, upaya mencapai target ekonomi 2023 Wonosobo diwujudkan dalam visi misi Bupati Wakil Bupati dengan arah kebijakan berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan ekonomi untuk penumbuhan daya saing daerah dengan prioritasnya yaitu kualitas hidup SDM, pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan kontinuitas, serta pengembangan ekonomi lokal dengan pemberian subsidi bunga kepada UMKM. “Prioritas lainnya yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan, dan kondusivitas wilayah, perbaikan kapasitas fiskal daerah, serta pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Wonosobo, Jaelan meminta agar Rancangan Awal RKPD 2023 dapat melalui proses yang kooperatif terhadap semua lembaga pemangku kebijakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat sebagai pembantuan evaluasi kebijakan tersebut. Ia juga berharap adanya masukan dan saran melalui kanal yang sudah disiapkan. “Paparan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah di 2023 fokus untuk meningkatkan aksesibilitas Dieng, Bandara Yogyakarta International Airport, sub terminal agrobisnis dalam mendukung pengembangan kopi dan agropolitan, sehingga terdapat keselarasan antara RKPD Provinsi dengan nasional maupun daerah,” jelasnya.